Peran Pemerintah dalam Perekonomian
Ketika Negara-negara Asia Timur mampu keluar dari krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1997-1998, banyak pihak yang mengasosiasikannya dengan peranan pemerintah yang sangat kuat. Jika kita melihat lebih dalam lagi, peran pemerintah pada saat itu sangatlah besar. Kehadiran serta kekuatan pemerintahlah yang membuat Negara-negara ini mampu keluar dari jurang krisis. Pemerintah dan swasta mempunyai interaksi yang sangat bagus di Negara asia timur. Interaksi ini juga dilandasi dengan adanya fungsi kelembagaan yang diatur dengan sangat baik sehingga memungkinkan terjadi efisiensi dalam perekonomian suatu Negara. Hal ini mungkin sulit kita temui di Negara barat, dimana peran pemerintah mereka upayakan seminimal mungkin.
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak perlu dipandang sebagai sebuah musibah. Keberhasilan Negara-negara asia timur keluar dari krisis ekonomi, selalu jadikan contoh bagus betaoa besarnya peranan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Satu hal yang memang harus digaris bawahi adalah tidak semua campur tangan pemerintah mampu menghasilkan keberhasilan dalam bidang ekonomi. Tidak sedikit kekacauan pada suatu Negara terjadi akibat terlalu dominannya pemerintah. Seperti ketika pada krisis ekonomi pada masa orde lama yang disebabkan karena terlalu dominannya pemerintah soekarno. Pemerintah yang terlalu lemah pun juga bias membuat perekonomian amburadul, seperti krisis 2008. pendulum intervensi pemerintah haruslah diseimbangi dengan kebutuhan yang ada.
Banyaknya campur tangan pemerintah juga belum tentu mencerminkan pemerintahan yang kuat. Ditambah lagi campur tangan tersebut justru bercampur baur dengan adanya kepentingan golongan atau keluarga. Sedari awal, pemerintah harus memberikan batasan yang jelas dalam masalah ini dan harus diiringi dengan otonomi pemerintah basri (2009) berpendapat bahwa otonomi ini memerlukan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menjamin keberhasilan suatu Negara dalam menjalankan kegiatannya. Kita harus bias menjelaskan kapasitas pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan ekonomi dan politik yang akan selalu berubah setiap waktu. Dengan demikian, tidak ada bentuk pasti tentang keterlibatan Negara dalam suatu pemerintah yang memberikan hasil yang maksimal. System yang baik serta kemampuan pemerintah dalam menanggapi segala kondisi dengan sigap adalah suatu keharusan.
Dalam suatu teori politik dan pemerintahan, peran Negara dapat dibagi menjadi 3 bagian : perencanaan (planner), pelaku (actor), dan mengatur (regulator). Indonesia sebagai Negara berkembang dan sedang melakukan pembangunan, tentunya harus memikirkan bagaimana cara memposisikan pemerintah dalam perekonomian Negara. Pilihan kita bias saja mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Negara maju sebelumnya, atau justru memilih cara kita sendiri. Hal ini tentunya mempunyai konsekuensinya masing masing. Suatu Negara yang baru membangun tentunya memiliki system pasar yang belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah harus memperkokoh fondasi yang dibutuhkan untuk bias menjalankan mekanisme pasar bagi Negara. Hal ini biasanya disebut dengan market friendly approach. Penetapan kapasitas pemerintah yang memadai tentunya akan memberikan jaminan kepada Negara dalam menjalankan pembangunannya.
Selanjutnya adalah mengubah arah campur tangan pemerintah dari yang bersifat lebih langsung menjadi tidak langsung. Beberapa Negara asia timur telah berhasil melaksanakannya dengan baik. Jepang dan korea selatan memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya agar peran pemerintah berjalan dengan maksimal dan efisien.keburukan yang terjadi pada praktek bisnis dan politik di korea selatan dan jepang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada yahapan yang kita lalui dengan maksimal.
Di Indonesia masih menjadi hal yang biasa jika terjadi kasus penyuapan, intrik kepentingan politik demi kepentingan bisnis keluarga atau golongan, serta lemahnya system hukum Negara. Akibatnya, tidak ada ketakutan terhadap pemerintah dan hukum di Negara ini yang membuat Negara kita sulit untuk maju. Jepang telah melalui dengan biaya yang tidak murah. Banyak konglomerat dan politisi yang harus dihukum demi kebaikan Negara. Korea selatanpun demikian, Negara ini harus mengorbankan kepentingan para konglomeratnya demi kepentingan suatu Negara secara keseluruhan. Namun, pada akhirnya kedua Negara ini menuai hasilnya sekarang.
Kita mungkin belum bisa maksimal dalam menjalankan fungsi pemerintah, karena masih terlalu banyak instrik dan kepentingan dalam system pemerintahan yang dijalankan. Hal ini tidak bias didiamkan begitu saja, sudah saatnya pemerintah lebih tegas memposisikan diri dalam menjalankan fungsi Negara. Sekarang, kita melihat pemerintah tidak tegas dan terkesan takut untuk menjalankan sebuah gebrakan. Kita terlalu melindungi politisi dan konglomerat yang berjuang untuk kepentingan golongan semata. Ketakutan-ketakutan seperti ini sering sekali dijadikan pertimbangan pemerintah. Jika selalu memikirkan pilihan dan tekanan politik, maka kita akan sulit untuk maju mengejar Negara Negara asia timur. Pemerintah harus mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan dalam perekonomian.
Milton friedman pernah berkata bahwa pemerintah belum tentu mengetahui segala hal, karena pemerintah memang bukan orang yang tahu segalanya. Pernyataan friedman benar, karena pemerintah tidak akan pernah tahu masalah yang terjadi secara keseluruhan. Akan banyak distrosi informasi yang diperoleh oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah harus bias cermat dalam melakukan intervensi. Sesuai dengan filosofi keynessian, pemerintah perlu bertindak pada saat yang dibutuhkan. Terlalu besarnya intervensi pemerintah bisa jadi suatu hal bagus atau justru merusak system yang telah berjalan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita harus lebih tegas dan cermat dalam melaksanakan fungsi Negara. Pemerintah harus ada pada elemen-elemen penting Negara dan membiarkan pasar bertindak pada lahan-lahan yang dianggap mampu berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan Negara.
Sumber : Buku Perekonomian Indonesia di Mata Anak Muda UI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar